bpjs kesehatan ilustrasi sumber kumparancom

Penjelasan Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan Terbaru Tahun 2020 & Cara Mudah Menyiasatinya

BEDIGAS.COM – Besaran iuran BPJS Kesehatan selalu menjadi bahan perbincangan yang hangat. Ada pro dan kontra. Apalagi, setelah terjadi kenaikan tarif premi BPJS Kesehatan di awal tahun 2020 ini.

Pemerintah sudah merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di Oktober 2019 kemarin.

Perpres tersebut menyebutkan bahwa penyesuaian tarif iuran ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan. Pemerintah juga menegaskan kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk memiliki BPJS Kesehatan, meskipun dirinya sudah memiliki jaminan kesehatan lain.

Dengan adanya perpres tersebut, mulai 1 Januari 2020, tarif premi BPJS Kesehatan yang harus dibayarkan masyarakat sudah menggunakan tarif baru, yang naik 100%.

Besaran Tarif Iuran BPJS Kesehatan Tahun 2020

Jika mengacu pada Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019, maka berikut ini skema kenaikan iuran BPJS Kesehatan lengkap:

  1. Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Mandiri:
    Kelas 3: naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per jiwa
    Kelas 2: naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 per jiwa
    Kelas 1: naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000 per jiwa.
  2. Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran naik dari Rp 23.000 menjadi Rp 42.000 per jiwa. Iuran PBI dibayar penuh oleh APBN. Sedangkan peserta didaftarkan oleh Pemkab dibayar penuh oleh APBD.
  3. Pekerja Penerima Upah Pemerintah (PPU-P), yakni ASN/TNI/POLRI, jika sebelumnya iuran BPJS Kesehatan adalah 5% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga. Di mana 3% ditanggung oleh pemerintah dan 2% ditanggung oleh ASN/TNI/POLRI yang bersangkutan. Maka aturan terbaru diubah menjadi 5% dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS Daerah, dengan batas sebesar Rp 12 juta, di mana 4% ditanggung oleh pemerintah dan 1% ditanggung yang bersangkutan.
  4. Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU), semula 5% dari total upah dengan batas atas upah sebesar Rp 8 juta, di mana 4% ditanggung pemberi kerja dan 1% ditanggung pekerja, diubah menjadi 5% dari total upah dengan batas atas upah sebesar Rp 12 juta, di mana 4% ditanggung pemberi kerja dan 1% ditanggung pekerja.

Respon Publik terhadap Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan Terbaru

Tanggapan publik beragam terhadap kenaikan tarif BPJS Kesehatan di tahun 2020 ini beragam. Namun secara umum, kebijakan ini cukup banyak dikritik karena memberatkan masyarakat dan perusahaan.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat Usman menyebut besaran persentase iuran BPJS Kesehatan tidak memiliki asas keadilan. Karena tiap daerah memiliki standar upah minimum beragam.

“Harus berasaskan keadilan, karena kalau berdasarkan persentase, dasarnya UMK di Jawa Tengah akan lebih kecil iurannya jika dibandingkan dengan kawasan Karawang, Garut, dan lainnya,” kata Ade seperti ditulis Kompas.com.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyebut kenaikan tarif tersebut membebani perusahaan di mana pada saat yang sama harus menaikkan upah minimum tahun 2020, di tengah kondisi perekonomian global yang tidak pasti.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi berpendapat secara hitung-hitungan matematis memang kenaikan iuran bisa menjadi solusi defisit BPJS Kesehatan, namun dari sisi lain langkah itu memberatkan.

Selain akan memicu gerakan turun kelas BPJS secara massal, kebijakan pemerintah itu juga dapat menyebabkan penunggakan iuran lebih masif, terutama dari peserta mandiri yang kini tunggakannya sekitar 46%.

Dikutip dari Gadjian.com, kalangan pekerja disebut gencar menolak kenaikan iuran BPJS. Alasannya kenaikan iuran BPJS Kesehatan membebani buruh dan menurunkan daya beli, sementara kenaikan upah minimum tidak sebesar tuntutan mereka.

Apalagi, sekarang ini masih banyak pekerja yang tidak mendapat fasilitas tunjangan jaminan kesehatan dari tempatnya bekerja. Sehingga, mereka tidak mereka mendaftar sendiri sebagai peserta mandiri.

Pekerja yang memiliki kondisi seperti inilah yang terdampak paling besar. Sebab, pada akhirnya, mereka harus menanggung kenaikan iuran dua kali lipat.

Cara Mudah Menyiasati Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan

Buat Anda yang merasa keberatan dengan kenaikan tarif BPJS Kesehatan di awal tahun 2020 ini, ada cara yang bisa dilakukan sebagai strategi untuk mengurangi beban pengeluaran biaya BPJS Kesehatan. Yakni dengan turun kelas kepesertaan.

Dikutip dari Detik Finance, Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf bilang kalau penurunan kelas bisa dilakukan dari 9 Desember 2019 sampai 30 April 2020. Penurunan kelas ini bisa dilakukan tanpa syarat. Bahkan ketika peserta BPJS Kesehatan sedang menunggak.

Untuk pindah kelas bisa dilakukan melalui Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center di 1500 400, Mobile Customer Service atau ke kantor cabang. Jika ke kantor cabang, maka jangan lupa bawa KTP dan KK.

Namun, Iqbal mengingatkan kalau penurunan kelas tidak hanya berdampak pada penurunan jumlah iuran namun juga berdampak pada manfaat non medis. Prinsipnya masih semakin tinggi kelas, maka semakin tinggi manfaat yang diterima.

Leave a Comment

Your email address will not be published.